Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 akhirnya memasuki tahap kepastian yang dinanti banyak calon jemaah. Pemerintah Indonesia melalui Kantor Urusan Haji (KUH) RI di Jeddah mengumumkan bahwa hanya dua syarikah asal Arab Saudi yang resmi ditunjuk untuk menangani layanan bagi 203 ribu jemaah haji reguler pada musim haji 1447 H/2026 M. Keputusan ini disampaikan secara terbuka melalui unggahan di akun Instagram resmi @kantorurusanhaji pada Senin, 29 September 2025.
Dua syarikah yang dimaksud adalah:
- Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service
- Al Bait Guest
Penetapan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan jemaah haji Indonesia, mengingat tahun-tahun sebelumnya banyak evaluasi dan tantangan yang perlu diperbaiki.
Proses Seleksi Ketat dari 17 Syarikah Menjadi 2
Sejak awal, KUH Jeddah membuka proses pengajuan bagi perusahaan penyedia jasa haji di Arab Saudi. Ada 17 syariah yang lolos verifikasi administratif dan teknis tahap pertama. Setelah itu, tim KUH KJRI Jeddah melakukan penilaian mendalam, mulai dari kualitas pelayanan, rekam jejak, fasilitas yang disediakan, hingga besaran tarif.
Tahapan berikutnya masuk ke proses negosiasi. Dari 17 syarikah tersebut, jumlahnya kemudian mengerucut menjadi 6 kandidat yang dianggap memenuhi kriteria paling relevan:
- Mashariq Almasiah
- Al Bait Guest
- Rawaf Mina
- Rafad Al Hajjaj Company
- Alrifadah Pilgrim Service Company
- Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service
Setelah serangkaian diskusi teknis, pemaparan kemampuan, serta komitmen layanan, pemerintah akhirnya memastikan dua syarikah terpilih:
Rakeen Mashariq dan Al Bait Guest sebagai mitra resmi penyelenggara haji 2026 untuk jemaah Indonesia.
Belajar dari Evaluasi Haji Tahun 2025
Keputusan untuk membatasi jumlah syarikah bukan tanpa alasan. Pada musim haji 2025, pemerintah menerapkan skema multisyarikah, di mana banyak perusahaan ditunjuk secara bersamaan. Alih-alih memperlancar proses, skema tersebut menimbulkan kekacauan layanan.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (yang kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah), Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pengalaman tahun lalu memberikan banyak pelajaran penting.
Ia menegaskan, “BP Haji tidak akan menggunakan multisyarikah, paling banyak dua syarikah saja. Dengan begitu, kita bisa membandingkan kualitas layanan satu dengan lainnya tanpa membuat jemaah jadi korban.”
Masalah di lapangan saat skema multisyarikah diterapkan cukup kompleks, di antaranya:
1. Transportasi Tidak Tepat Waktu
Ada jemaah yang harus menunggu terlalu lama karena bus tidak datang sesuai jadwal. Bahkan, sebagian terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina akibat ketiadaan armada.
2. Ketidaksinkronan Data
Perbedaan data antara Siskohat Indonesia, manifest penerbangan, serta sistem otoritas Saudi menyebabkan penempatan hotel yang semrawut dan transportasi tidak terjadwal dengan benar.
3. Jemaah Satu Keluarga Terpisah
Karena jemaah terdaftar pada syarikah yang berbeda, beberapa pasangan suami-istri atau keluarga ditempatkan di hotel yang tidak sama. Hal ini menghambat petugas dalam menjaga dan mengarahkan jemaah secara menyeluruh.
Harapan Baru untuk Haji 2026: Lebih Teratur, Lebih Tenang, Lebih Nyaman
Dengan ditetapkannya dua syarikah resmi untuk Haji 2026, pemerintah berharap seluruh aspek layanan dapat terkontrol secara lebih ketat. Pembatasan jumlah syarikah dinilai mampu meminimalisir kekacauan, mempermudah koordinasi data, dan meningkatkan standar layanan bagi seluruh jemaah Indonesia.
Kehadiran dua mitra layanan ini juga diharapkan dapat menghadirkan kompetisi sehat, sehingga masing-masing syarikah memberikan pelayanan terbaik mulai dari akomodasi, transportasi, hingga fasilitas ritual di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Keputusan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang, nyaman, dan aman, tanpa dihantui berbagai kendala teknis seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mau Umroh dan Haji, pilih Travel yang amanah dan memiliki izin resmi.
